Minggu, 17 November 2019

Selamat Hari Jadi ke 69 Provinsi Jawa Tengah - Ngrumat Bebrayan Sesarengan Mbangun Jawa Tengah

Mengembangkan Agribisnis Peternakan yang Berdaya Saing

Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Ternak Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan

Meningkatkan Manajemen Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Menjadi Dinas Yang Profesional Dalam Mewujudkan Kemandirian Peternakan Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Logo

Daftar Informasi Publik

A. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA
No Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi Bentuk Informasi Jangka Waktu Penyimpanan Jenis Media yang Memuat
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Informasi tentang Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.1 Visi dan Misi

Berisi visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2019 Softcopy dan Hardcopy Selama berlaku Website
1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2019 Softcopy dan Hardcopy Selama berlaku Website
1.3 Sumber Daya Manusia yang dimiliki

Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2019 Softcopy dan Hardcopy Selama berlaku Website
1.4 Tugas, wewenang, fungsi

Berisi informasi ttg tugas, wewenang, fungsi

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy Selama berlaku Website
1.5 Domisili Dinas

Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy Selama berlaku Website
1.6 Rencana Strategis

Berisi ttg Renstra 2013 - 2018

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 5 tahun Website
2 Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.1 Nama Program dan Kegiatan

Berisi Informasi Penanggung jawab dan Pelaksana Program

Sekretaris/ Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
2.2 Penanggung jawab dan Pelaksana Program Berisi Informasi Penanggung jawab dan Pelaksana Program Kegiatan


Kepala Bidang/ Kepala Balai 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
2.3 Target dan Capaian Program dan Kegiatan

Berisi Informasi Target dan Capaian Program dan Kegiatan

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
2.4 Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berisi Informasi Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
2.5 Nilai Anggaran

Berisi Informasi Nilai Anggaran

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
2.6 Agenda Dinas

Agenda Dinas : Rencana Rakor pada SKPD, Kab/Kota pada tahun berjalan; Rencana pelaksanaan

Diklat; Agenda penting lainnya
Kepala Bidang/ Balai Pengampu/ Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3.1 Ringkasan Informasi Kinerja

Berisi Informasi Ringkasan Informasi Kinerja

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 1 tahun Website
3.2 LAKIP

Berisi Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 1 tahun Website
4 Laporan Layanan Informasi Publik
4.1 Laporan Layanan Informasi Publik

Berisi Informasi Laporan Layanan Informasi Publik

Sekretaris/ Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 1 tahun Website
5 Informasi Peraturan UU, Keputusan
5.1 Informasi Peraturan UU, Keputusan/ Ketetapan

Berisi Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Disnakkeswan

Sekretaris/ Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 1 tahun Website
6 Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
6.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

Berisi Informasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

KPA 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
6.2 Pengumuman Proses Pengadaan Berisi Informasi Pengumuman Proses Pengadaan KPA 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun Website
7 PPID
7.1 SK PPID Disnakkeswan Provinsi Jawa Tengah 2019 Sub Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 1 Tahun Website
B. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA
No Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi Dasar Hukum Penanggungjawab Pembuatan Informasi Bentuk Informasi Yang Tersedia Akibat bila Info dibuka Akibat Bila Info ditutup
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Belum ada

Belum ada

Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada
C. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SETIAP SAAT
No Ringkasan Isi Informasi Pejabat yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi Bentuk Informasi yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan Link
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Informasi tentang Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.1 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian Kepala Dinas Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2019 Softcopy dan Hardcopy Selama berlaku
2 Rencana Strategis
2.1 Renstra Kepala Dinas Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 5 tahun
3 Rencana Kerja Tahunan
3.1 Rencana Kerja Tahunan Kepala Dinas Kasubbag Program 2019 Softcopy dan Hardcopy 2 tahun
4 Pidato Sambutan Kadis
4.1 Pidato Sambutan Kepala Dinas Kepala Dinas Staf PPID Pembantu 2019 Softcopy dan Hardcopy Selama berlaku
D. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
No Ringkasan Isi Informasi Dasar Hukum Batas Waktu Pengecualian Akibat bila Info dibuka Akibat bila Info ditutup
1 2 3 4 5 6
1 Data PNS
1.1 Biodata elektronik PNS (database)

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS, Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
1.2 Dokumen/ Berkas/Arsip PNS

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS, Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
1.3 Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS, Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
1.4 Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS, Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
1.5 Daftar nilai DP-3 PNS UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6

Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS, Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
1.6 Data rekam medis PNS

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10)

Tidak Terbatas Mengungkap data pribadi PNS, Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia, Untuk melindungi Keamanan dan Kenyamanan PNS
1.7 Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.

Terbatas sampai dengan pelantikan Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
2 Arsip Dinamis
2.1 Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan

Tidak Terbatas Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Melindungi kerahasiaan dokumen
3 Dokumen Penawaran Kontrak
3.1 Dokumen Penawaran Kontrak

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai Muncul persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menjaga obyektivitas penilaian
4 Laporan Hasil Pemeriksaan
4.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Review Laporan Keuangan
  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.
  • PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  • PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  • Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah.
  • Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.
Tidak Terbatas Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan